DIPERSIP Provinsi Riau Melakukan Pemusnahan Arsip di RSJ Tampan Pekanbaru

Bagikan ke Media Sosial

Shares

Pekanbaru- Kamis, 23 Desember 2021 RSJ Tampan bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau melakukan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Pemusnahan arsip yang dihadiri oleh Wakil Direktur Umum menyampaikan bahwa selama ini RSJ belum melaksanakan pemusnahan arsip, dengan adanya fungsional Arsiparis memberikan motivasi sehingga terlaksananya pemusnahan ini dari tahap awal, penentuan, verifikasi, verifikasi dan mendapat persetujuan dari gubernur sampai pemusnahan.

Pada acara ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang di wakili SYAIFUL NAJIB, SE, MT (Kabid Akuisisi Penyimpanan Arsip) menyatakan bahwa arsip merupakan bukti autentik, untuk itu mari kita selaku OPD melaksanakan bagaimana arsip yang ada di OPD agar tidak menumpuk dilakukan dilakukan dengan cara; Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, Melaksanakan pemusnahan, Usul serah Arsip Statis. sesuai dengan peraturan PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan, UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan , Perka ANRI No 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Pergub No 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian mengurangi anggaran OPD,dengan melaksanakan pemusnahan RSJ Tampan berarti telah melaksanakan amanat Undang Nomor 43 tentang Kearsipan dan SE Menpan No. 1 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 dalam pemerintahan Presiden Jokowi, dalam penilaian arsip yang ouputnya adalah pemusnahan harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Dalam acara pemusnahan arsip tersebut dihadiri oleh saksi dari unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Biro Hukum Setda Provinsi Riau.

Dalam UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dinyatakan pada pasal 86 bahwa setiap orang yang sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sumber: H.Khairiansyah (Arsiparis Madya DIPERSIP Prov.Riau)