KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPRD KOTA DUMAI KE DIPERSIP PROVINSI RIAU

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPRD KOTA DUMAI
Pekanbaru, 03 Mei 2019.

Komisi I DPRD Kota Dumai melakukan Kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip Sri Mekka S., S.H., M.Si di dampingi Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan Odor Juliana Sidabutar, S.Pi, Perwakilan Sekretariat dan Arsiparis di Ruang Tenas Effendi Perpustakaan Soeman Hs, pada hari Jum’at (03/05/2018).

Rombongan dari Komisi I DPRD Kota Dumai adalah Idrus, ST (Ketua Rombongan), Samul Turnip, S.H. (Anggota), Syahrial Amini, S.Sos (Anggota), Sugiyarto (Anggota), Edison, S.H. (Anggota), Fuad Fakhruddin, SE. (Anggota), Saiful Azhar (Anggota), Sutrisno (anggota) didampingi petugas dari Sekretariat DPRD Kota Dumai.
Maksud dan tujuan kunjungan kerja adalah dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang pengelolaan kearsipan, dengan harapan penyelenggaraan kearsipan di Kota Dumai dapat terselenggara dengan baik sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu sebagai bukti sejarah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearasipan Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip menyambut baik kunjungan yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Dumai. Pada kesempatan tersebut menyampaikan pemaparan tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Komponen-komponen penyelenggaraan kearsipan meliputi: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kearsipan Dalam Penetapan Kebijakan Kearsipan, Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif, Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip Statis.

Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik akan menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Penyelenggaraan kearsipan yang selanjutnya disebut Indeks Manajemen Kearsipan merupakan salah satu komponen penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi.