ABSTRAK

Judul                           :     Geunap Aceh : Perdamaian Bukan Tanda Tangan

Pengarang                :     Fajran Zain (penyunting)

Edisi/Cet                    :     1

Kota Terbit/Penerbit/Tahun  : Banda Aceh/ Aceh Institute Press/2010

Kolasi                          :     Lvii, 240 hlm. ; 21 cm

ISBN                            :     978-979-17858-4-6

No. Klass                   :     959.811

                                      Buku ini kami beri judul Geunap Aceh : Perdamaian tak Hanya Tanda Tangan. Judul ini kami pilih dengan semangat untuk menyempurnakan proses perdamaian yang saat ini sedang berlangsung. Seperti yang kita tahu bahwa proses perdamaian masih memasuki tahapan-tahapan transisional, dan seperti catatan Galtung (1983) perdamaian yang hakiki tidak berhenti pada soal nihilnya salakan senjata (negative peace), tetapi juga bisa menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan (positive peace) bagi semua warga yang mendiami Aceh.

Kata-kata genap atau menggenapkan dalam tradisi Aceh memiliki makna yang lebih jauh. Sama seperti kata-kata bijak yang mencoba menafsirkan fakta kenapa anak tangga rumah Aceh itu bernilai ganjil. Asumsinya adalah kehadiran orang Aceh dimanapun hendaklah seperti menaiki Rumah Aceh; ketika masuk ia menggenapkan ( menyempurnakan semua yang telah tersusun sebelumnya) dan ketika keluar ia mengganjilkan (meninggalkan kesan kehilangan, kehadirannya dibutuhkan oleh komunitas). Harapan yang sama dengan itu adalah agar buku ini bisa turut menggenapkan setiap khazanah literaturtentang dinamika soial politik Aceh.

Buku ini secara tertib dibagi ke dalam 4 bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian pertama membahas tentang resolusi konflik yang dikupasdalam 14 artikel; bagian kedua membahas tentang analisis kebutuhan akan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh sebagai media yang dipercaya bisa mengubur rantai konflik. Bagian ke dua ini akan dikupas oleh 10 artikel, bagian ketiga akan melihat lebih tajam tentang aspirasi pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat selatan (ABAS) di Aceh. Aspiarasi pemekaran ini dilihat secara dinamis pada satu kutub sebagai bagian dari proses demokrasi namun pada kutub yang lain menjadi ancaman bagi keberlangsungan perdamaian. Masalah ini dikupas dalam 6 artikel. Bagian terakhir akan mengupas tentang fenomena pemilu dan demokratisdi aceh yang akan ditelaah secara detail dalam 9 artikel terpisah.